Tahapan Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu : 

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi,
2. Penyetaraan Jabatan,
3. Penyesuaian Sistem Kerja.
   

Sesuai batas waktu yang diatur dalam Permenpan Nomor 17 Tahun 2021 dan Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 bahwa usulan penyetaraan jabatan dan penyetaraan jabatan paling lambat 30 Juni 2021, maka Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Tahapan Penyetaraan Jabatan secara bersamaan.

Tusi jabatan yang disederhanakan tidak bisa digabung dengan tusi jabatan yang dipertahankan, karena nantinya akan dilaksanakan oleh Sub Koordinator 

Yang diusulkan untuk Penyederhanaan Struktur Organisasi saat ini adalah SOTK yang eksisting sekarang. Karena batas waktu sampai 30 Juni 2021 maka perubahan2 susunan organisasi yang masih dalam proses tidak bisa terakomodir saat ini. 

Bagi daerah yang baru melaksanakan pilkada, maka usulan penyetaraan jabatan yang dikirimkan ke Kemendagri sekaligus menjadi ijin melantik.

Dalam kerangka penyederhanaan birokrasi, diberbolehkan untuk melantik dengan meminta ijin ke kemendagri 

Belum bisa dipastikan untuk mengubah usulan di rentang waktu juli-desember, saat ini disesuaikan batas waktu paling lambat 30 Juni 2021.

Sebaiknya ditunda terlebih dahulu, menunggu selesainya penyederhanaan birokrasi

1. Jika pejabat tersebut ikut disederhanakan maka tetap dapat disetarakan menjadi jabatan fungsional, dengan memperhatikan jenjang jabatan fungsionalnya (ahli muda pensiun 58 tahun, ahli madya 60 tahun).
2. Apabila pejabat tersebut tidak ikut disederhanakan maka tetap sesuai usia pensiun seperti biasa.