Pertahankan WTP, Jatim Gunakan Manajemen Berbasis Accrual
Mempertahakan suatu keberhasilan lebih sukar dari pada meraih, peribahasa tersebut jika kita tidak waspada akan menjadi kenyataan. Ketekunan, kehati-hatian dan pengkayaan informasi menjadi indikator penting dalam meraih suatu keberhasilan.
Dalam era reformasi birokrasi saat ini kita semua dituntut ekstra hati-hati dalam setiap kegiatan lebih-lebih yang berkaitan dengan penataan keuangan, baik disisi perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian maupun evaluasi dan monitoring. Ujar Kepala Biro Organisasi Setda Jatim Setiajit, SH,MM apalagi Jatim telah berturut turut empat kali mendapat predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP).
Kepala Subbagian Tatausaha Biro Organisasi Setda Jatim Marcellina Rahayu Ekaningtyas saat membuka sosialisasi Penatausahaan Keuangan pada Biro Organisasi di ruang rapat Biro Organisasi menjelaskan bahwa dengan adanya program proses pengadministrasian keuangan berbasis accrual, maka semua unsur yang terkait keuangan maupun yang tidak, harus memahami apa itu manajemen keuangan berbasis accrual. Ujarnya.
Melalui sosialisasi Penatausahaan yang telah disampaikan oleh para pejabat dari BPKAD Prov Jatim (Jumat 20/2) merupakan salah satu terobosan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi pertanggungjawaban keuangan dengan model berbasis accrual yang benar. Jika semua pegawai negeri sipil memahami manajemen berbasis accrual maka secara tidak langsung akan meminimalisir kebocoran keuangan. Manajemen berbasis accrual merupakan langkah maju dalam pertanggungjawaban keuangan.
Beberapa arahan disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I Dra. Titik Haryati sebagai narasumber tentang pengelolan keuangan wajib memahami regulasi yang ada dan memahami apa yang menjadi tupoksinya, disamping memiliki disiplin yang tinggi. Apalagi saat ini mengunakan berbasis accrual. Semua proses penganggaran mulai dari permintaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakuan secara transparan karena berbasis IT.
Pemahaman tentang Pedum wajib diketahui seluruh jajaran PNS di Lingkungan Pemprov Jatim. Karena ada beberapa perubahan misalnya berapa nilai anggaran SPPD dalam dan luar daerah, penginapan, biaya sewa tempat dan lain sebagainya ujar perempuan yang murah senyum itu. (San)